(Pernyataan Sikap) Usut Tuntas Pelanggaran HAM Oleh Pemkot Bandung Kepada Warga Tamansari RW. 11

 

“Perlu kami sampaikan, makna rumah bagi kami bukan sebagai properti belaka, susunan batu di atas tanah dengan polesan-polesan, mengutip kata Pramoedya Ananta Toer, rumah memiliki nilai spiritual bagi penghuninya, rumah memiliki ikatan yang intim bagi kemanusiaan, kombinasi menahun atas aktivitas sehari-hari, menjadi pembeda antara ruang penjara dan ruang keluarga. Bayangkan bila semua yang berjibun mewarnai memori sosial itu lenyap dalam sekejap, barangkali hal itu yang memberi daya Pram, seseorang yang hendak dipisahkan dari kediamannya. Seorang diri dia menghadapi militer yang bersenjata lengkap. Konon, mengakhiri hayat di rumah memberi rasa yang tenteram.” – Surat Solidaritas yang disampaikan kawan-kawan Tamansari dalam Radio Solidario pada 5 Desember 2018.

Pada 12 Desember 2019, tak kurang dari 33 keluarga—ada yang menyebut 38 keluarga—warga RW 11, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung beserta massa solidaritas bersatu dalam barisan menghadapi ratusan aparat gabungan TNI, Polisi dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), dengan dilengkapi alat berat yang akan menghancurkan rumah-rumah mereka.

Menurut LBH Bandung per tanggal 12 Desember 2019, polisi justru menanggapi reaksi tersebut dengan menembakkan gas air mata sebanyak 5 kali pada pukul 14.45 WIB. Gas ini menyebar hingga mengenai pengunjung yang berada di dalam Balubur Town Square (Baltos). Tak lama berselang, Baltos ditutup dan polisi masih mencari-cari mereka yang diduga sebagai massa aksi. LBH Bandung masih mendata siapa saja yang ditangkap dan ditahan oleh Polisi.

Diketahui dalam rilis yang sama, aparat pun tidak bisa menunjukkan surat tugas dan/atau berita acara pada saat proses penggusuran terjadi. Dan banyak bukti memperlihatkan aparat kepolisian telah melakukan tindak kekerasan terhadap warga Tamansari.

Penggusuran paksa ini tidak sesuai prosedur dan melanggar HAM. Mengingat kasus kepemilikan tanah Tamansari masih dalam proses pengadilan untuk dua tuntutan yang berbeda dan sampai sekarang belum ada putusan. Pertama, terkait Surat Keputusan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Pemakaman (DPKP3) Bandung. Kedua, terkait izin lingkungan.

Pada 1 November 2018 lalu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah mengeluarkan surat yang isinya adalah penegasan bahwa tanah di Tamansari dalam posisi status quo. Artinya Pemerintah Kota Bandung bukanlah pemilik lahan tersebut. Hingga saat ini, Pemkot Bandung tidak bisa membuktikan bahwa area tersebut merupakan aset pemerintah kota dalam bentuk sertifikat.

Penggusuran paksa yang dilakukan, dengan demikian, tidak memiliki dasar hukum.

Dilansir dari rilis Forum Kampung Kota, 33 keluarga saat ini kehilangan tempat tinggal dan membutuhkan segera hunian layak. Warga terpaksa mengungsi dengan kondisi yang serba terbatas di Masjid Al-Islam, satu-satunya bangunan yang tersisa di wilayah RW 11 Tamansari. Bagi warga Tamansari, Bandung, penggusuran ini adalah penggusuran yang kedua setelah penggusuran pertama yang terjadi pada 2017 dengan korban mencapai 200-an keluarga.

Padahal, warga sudah tinggal di Tamansari sejak tahun 1950-an. Mereka membayar pajak dan memenuhi kewajiban sebagai warga yang menghuni area yang masuk dalam administrasi Kota Bandung. Hak atas tanah harusnya sudah menjadi milik warga Tamansari, karena warga sudah tinggal di RW 11 Tamansari lebih dari 30 tahun.

Namun Pemkot Bandung punya tujuan lain. Berawal dari rencana Pemkot Bandung tahun 2017, saat itu Ridwan Kamil wali kotanya, akan membangun proyek rumah deret di kawasan pemukiman padat tersebut. Ada sebagian warga yang bersedia direlokasi ke Rusunawa Rancacili, lainnya memilih bertahan dan menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung.

Terbukti sudah Surat Solidaritas yang telah terbaca, bahwa “Kemanusiaan warga Tamansari RW 11 direduksi dengan sederet angka investasi. Atas nama adab kota, memori sosial warga akan dikubur-paksakan oleh penguasa”.

Tahun lalu, 3 Desember 2018, warga Tamansari melakukan aksi di depan kantor Komnas HAM. Mereka menuntut Komnas HAM untuk menginvestigasi berbagai pelanggaran HAM yang terjadi terkait proyek rumah deret. Namun hingga kini, tak ada satu pun yang pernah diusut tuntas. Paling ironis, pada 10 Desember 2019 dalam peringatan Hari HAM, Kota Bandung mendapat anumerta sebagai Kota Peduli HAM.

Dalam Surat Solidaritas Warga Tamansari, mereka menulis, “Kepada Komnas HAM, jika kalian masih percaya bahwa HAM bukan komoditi, urungkan memfasilitasi Pemkot Bandung dan kontraktor merampas tanah dan rumah kami. Jadilah suaka bagi warga yang tak berdaya dan terintimidasi. Usut dan tindak tegas pelanggaran HAM yang selama ini Pemkot Bandung lakukan pada kami. Teruntuk Komnas HAM, terberkatilah siapa saja yang mencurahkan hidup-matinya bagi kehidupan manusia di bumi.”

Terhadap penggusuran paksa ilegal nan brutal yang dihadapi warga Tamansari, Bandung, Radio Solidario mengecam keras dan menuntut Pemerintahan Jokowi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung untuk:

  1. Menghentikan kekerasan dan penggusuran paksa yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh Satpol PP dan Aparat Kepolisian terhadap warga Tamansari RW 11 , Kelurahan Tamansari, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung.
  2. Pemkot Bandung segera meminta maaf terhadap warga Tamansari RW 11, Bandung.
  3. Pemkot Bandung segera memulihkan hak-hak warga korban penggusuran Tamansari RW 11 yang telah diambil alih dan atau dihancurkan, berdasarkan asas kemanusiaan yang adil dan beradab.
  4. Pemerintah Jokowi, Gubernur dan Walikota memberikan pengakuan hak atas hunian layak pada warga Tamansari RW 11 yang menjadi korban penggusuran paksa sebagai bagian dari pelaksanaan program reforma agraria, berdasarkan asas-asas demokrasi dan kemanusiaaan yang adil dan beradab.
  5. Copot penghargaan Kota Bandung sebagai Kota Peduli HAM.

Serta menuntut Komnas HAM untuk:

  1. Memperjuangkan dan memfasilitasi peningkatan status hak atas tanah warga Tamansari RW 11 yang bertahan, menjadi hak milik.
  2. Segera menginvestigasi dan merilis berbagai pelanggaran HAM yang terjadi saat penggusuran paksa terkait proyek rumah deret.

Yogyakarta, 13 Desember 2019.