Aliansi Rakyat Bergerak: Utamakan Penanganan Wabah, Bukan RUU Cipta Kerja

Ketimbang bahas RUU Cipta Kerja, penanganan pandemi adalah pekerjaan rumah pemerintah yang mesti diprioritaskan saat ini/Anes.

Kamis siang (16/7), para pelajar dan mahasiswa, komunitas masyarakat, serikat buruh, dan jaringan masyarakat sipil Yogyakarta yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Bergerak menggelar aksi massa di sepanjang Jalan Affandi.

Aksi yang diikuti ratusan orang tersebut menuntut agar tidak disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja [dulu bernama Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka] oleh DPR dan Pemerintah Indonesia.

Oleh Aliansi Rakyat Bergerak (ARB) aksi ini diberi tajuk “Pandemi Dibajak Oligarki: Awas Rezim Rakus, Gagalkan Omnibus”. Humas ARB, Revo Lusi menyatakan bahwa tajuk tersebut menggambarkan bagaimana prioritas pemerintah saat pandemi.

“Pemerintah gagal mengatasi kenaikan angka kematian akibat Covid-19. Tapi di lain sisi, meraka malah memanfaatkan situasi-kondisi wabah, dengan tetap mengebut pengesahan omnibus law yang telah ditentang publik,” kata Revo.

Berbagai elemen masyarakat Yogyakarta memenuhi Jalan Affandi/Gaps.

Ketimbang membahas RUU Cipta Kerja, menurut ARB, penanganan pandemi adalah pekerjaan rumah pemerintah yang mesti diprioritaskan saat ini. Alat pelindung diri bagi tenaga medis yang belum bisa dikatakan cukup, para pekerja yang di-PHK, para pelajar-mahasiswa yang kesulitan dalam pembelajaran online, para mahasiswa yang tak mampu membayar UKT-SPP Perguruan Tinggi, adanya komersialisasi pada rapid test, sampai pada perlindung terhadap kelompok rentan yang masih sangat minim.

Apalagi, ketika penerapan New Normal diterapkan pada Juni sampai per 11 Juli 2020, kasus positif Covid-19 malah mengalami kenaikan 74.018 kasus.

Dalam kajian ARB yang dirilis 9 Maret 2020 dengan judul “Kajian Aliansi Rakyat Bergerak, Rapat Rakyat: Mosi Parlemen Jalanan” telah memuat tinjauan akademis alasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja tidak perlu disahkan. Kajian tersebut membahas lengkap dari perspektif ekonomi politik, ketenagakerjaan, pertanian dan persaingan usaha, pendidikan, investasi, kegiatan berusaha, dan tata ruang.

DPR dan Pemerintah lebih mengutamakan pengesahan Omnibus Law RUU Cipta Kerja dibanding melakukan penanganan pandemi Covid-19 secara maksimal/Gaps.

RUU Cipta Kerja dianggap menghapus berbagai hak-hak buruh yang tertuang dalam 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. Ada upaya memperpanjang jam kerja dan lembur, penetapan upah minimum menjadi semakin rendah, yang berpotensi terjadinya pelanggaran hak berserikat pekerja dan pemangkasan kewenangan serikat pekerja, serta penghapusan jaminan kesehatan, kecelakaan kerja, dan pemutusan kerja bagi para pekerja.

Selain eksploitasi pekerja, RUU Cipta Kerja dapat dijadikan instrumen hukum untuk mengeksploitasi lingkungan hidup secara bebas oleh para pengusaha besar. Produk hukum ini merevisi UU 18/2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan sehingga memberikan kewenangan kepada korporasi untuk menggusur hutan, lahan pertanian, dan membuka pertambangan dengan alasan investasi dan pembangunan.

RUU Cipta Kerja juga akan membuat UU 2/2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kepentingan Umum menjadi semakin agresif. Jika terjadi perubahan, akan dengan mudah untuk mengkriminalisasi masyarakat yang menentang pembangunan, terutama petani, nelayan, dan masyarakat adat. Dan lain, sanksi administratif bagi perusahaan perusak lingkungan hanya diganti denda.

Mahasiswa perguruan tinggi mengalami kesulitan dalam membayar UKT-SPP saat pandemi/Gaps.

RUU Cipta kerja memuat pula pasal-pasal yang akan merevisi UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal-pasal tersebut memuat kewajiban institusi pendidikan untuk menjalin kerjasama dengan korporasi yang ingin berinvestasi. Perubahan ini dinilai membuat sistem pendidikan cenderung akan berorientasi pada pasar. Menurut ARB, jika itu terjadi, negara akan melepas tanggung jawabnya dalam pemenuhan hak-hak pendidikan bagi masyarakat.

Selain itu, semangat neoliberalisme yang terkandung dalam RUU pendidikan tinggi akan menimbulkan pertentangan regulasi, bias tata kelola organisasi, outsourcing pekerja akademik, komodifikasi penelitian, mekanisasi metode belajar dan jelas biaya pendidikan akan semakin mahal.

Simpulnya, RUU yang sedianya akan merevisi 79 UU dan 1.200 pasal ini dinilai terlampau mengutamakan kepentingan badan usaha, baik milik swasta atau milik negara. RUU ini memberikan dampak buruk kepada masyarakat, khususnya mereka yang memiliki latar belakang ekonomi seperti buruh, petani, nelayan, kaum miskin kota, dan masyarakat adat.

RUU Cipta Kerja juga dinilai mengancam keberlanjutan lingkungan hidup. Pun diketahui, pembahasannya tidak transparan. Pihak yang lebih banyak didengar, sekaligus diakomodasi kepentingannya adalah pengusaha.

ARB menuntut segera disahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual/Anes.

Selain gagalkan Omnibus Law RUU Cipta Kerja, ARB juga membawa enam tuntutan lainnya:

  1. Berikan jaminan kesehatan, ketersediaan pangan, pekerjaan dan upah layak untuk rakyat terutama di saat pandemi
  2. Gratiskan UKT/SPP Dua Semester selama pandemi
  3. Cabut UU Minerba, batalkan RUU Pertanahan, dan tinjau ulang RUU KUHP
  4. Segera sahkan RUU PKS
  5. Hentikan Dwi Fungsi Polri yang saat ini banyak menempati jabatan publik dan akan dilegalkan dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja
  6. Menolak Otonomi Khusus Papua dan berikan hak penentuan nasib sendiri dengan menarik seluruh komponen militer, mengusut tuntas pelanggaran HAM, dan buka ruang demokrasi seluas-luasnya.

Sebelum dan sepanjang berlangsungnya aksi, ARB menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Menghimbau massa aksi untuk membawa masker, handsanitizer dan botol minum secara mandiri dan jaga jarak atau physical distancing. Menurut Revo Lusi, penerapan tersebut dilakukan bukan untuk menuruti peraturan dari pemerintah, tetapi karena adanya kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan.

Kontributor: Reza Egis

Editor: A. Arfrian